JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara. Pembentukan komisi khusus ini menandai komitmen serius pemerintah untuk mempercepat pembenahan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan menjawab berbagai tuntutan publik terkait peningkatan akuntabilitas dan kinerja lembaga penegak hukum tersebut. Komisi ini diisi oleh tokoh-tokoh independen, akademisi, dan purnawirawan senior yang memiliki rekam jejak integritas.
Fokus utama yang diberikan Presiden Prabowo kepada komisi ini adalah dua aspek krusial: peningkatan profesionalisme dan transparansi. Dalam konteks profesionalisme, komisi bertugas merumuskan kebijakan yang menjamin Polri bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang tinggi, bebas dari intervensi politik, dan mampu menindak segala bentuk pelanggaran etika dan disiplin internal secara tegas. Ini termasuk reformasi di bidang rekrutmen, pendidikan, dan sistem promosi berbasis meritokrasi.
Sementara itu, aspek transparansi diarahkan untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat menurun akibat sejumlah kasus kontroversial. Komisi ini akan bekerja untuk memastikan mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan efektif, termasuk keterbukaan dalam penanganan kasus-kasus besar dan pengelolaan anggaran. Presiden berharap, melalui kerja keras komisi ini, Polri dapat menjelma menjadi institusi yang modern, profesional, dan benar-benar melayani serta mengayomi masyarakat, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menyeluruh.
