JAKARTA – Kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menjadi sorotan setelah kebijakan-kebijakan yang dilabeli sebagai “populisme pertanian” memicu polemik serius terkait tata kelelola dan stabilitas harga pangan nasional. Para ekonom dan pengamat menilai pendekatan yang diambil Amran cenderung mengabaikan fundamental pasar.
Pendekatan populis yang dimaksud merujuk pada kebijakan intervensi pasar yang sangat agresif, janji peningkatan produksi yang ambisius dalam waktu singkat, dan fokus pada pembelaan petani kecil tanpa melihat keseluruhan rantai pasok.
“Gaya kepemimpinan Mentan Amran Sulaiman sangat populis, yang di satu sisi mendapat sambutan baik dari kelompok petani. Namun, di sisi lain, kebijakan ini sering kali menimbulkan kegaduhan harga dan pasokan, seperti ketidakjelasan data produksi dan kebijakan impor yang berubah-ubah,” ujar Ekonom Pertanian dari Universitas Indonesia, Dr. Faisal Basri, dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat (21/11).
Salah satu polemik utama yang disoroti adalah klaim mengenai swasembada yang dinilai prematur serta inkonsistensi antara target produksi yang dicanangkan dengan realitas di lapangan. Hal ini berdampak langsung pada lembaga penyangga pangan seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.
Pemerintah sendiri melalui Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pertanian merupakan upaya darurat untuk memastikan ketersediaan pangan di tengah ancaman El Nino dan ketidakpastian global. Namun, publik menuntut adanya strategi jangka panjang yang lebih terukur dan transparan dalam tata kelola pangan.
