WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah forum G20 dengan menyatakan bahwa Afrika Selatan tidak akan diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2026 yang akan diselenggarakan di Miami, AS.
Keputusan ini telah memicu kontroversi dan menciptakan preseden baru di mana negara anggota G20 berpotensi “dilarang hadir” oleh negara yang menjadi ketua.
Alasan dan Tuduhan AS
Trump mengulangi tuduhannya terhadap praktik genosida terhadap kulit putih di Afrika Selatan. Lebih penting lagi, ia menargetkan politik luar negeri Afrika Selatan, khususnya kedekatannya dengan Rusia dan Tiongkok, yang dianggap tidak sejalan dengan posisi Washington.
Mengguncang Prinsip Dasar G20
Keputusan AS ini mengejutkan karena selama lebih dari dua dekade sejak G20 dibentuk, forum ini selalu menjunjung tinggi prinsip inklusivitas antarsesama anggota.
Tanpa Mekanisme Penangguhan: G20 tidak memiliki mekanisme formal untuk mengeluarkan atau menangguhkan keanggotaan negara.
Undangan Seremonial: Meskipun undangan tahunan dikeluarkan oleh negara ketua, proses ini selama ini dianggap hanya seremonial, bukan alat untuk melakukan seleksi politik.
Implikasi Politik: Dengan tidak diundangnya Afrika Selatan, AS dianggap menciptakan preseden politik baru yang memberikan kekuasaan de facto kepada ketua G20 untuk memutuskan siapa yang boleh hadir.
Reaksi dan Kekhawatiran Global
Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan G20:
Apakah forum ini masih dapat mewakili 80% ekonomi dunia jika anggotanya dapat dilarang hadir?
Apakah keputusan sepihak tuan rumah berpotensi memecah G20?
Apakah negara-negara Blok Global Selatan akan merasa status mereka dapat dicabut kapan saja karena perbedaan politik?
Pejabat Afrika Selatan mengecam keras langkah ini, menuduh AS merusak prinsip multilateralisme yang selama ini menjadi dasar kerja sama G20. Mereka khawatir forum tersebut kini berubah menjadi arena pengaruh politik negara-negara besar.
